implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan
nasional adalah menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan
bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan
menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi
pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh dalam
bidang :
§
Politik, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang
sehat dan dinamis.
§
Ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata.
§
Sos-Bud, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah
yang mengakui dan menerima serta menghormati : segala bentuk perbedaan
(kebhinekaan) sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan sekaligus sebagai
karunia Tuhan.
§
Han-Kam, menumbuhkembangkan kesadaran cinta
tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada
setiap warga negara Indonesia.
Kehidupan politik
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
1. Pelaksanaan
kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik,
UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang
tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti
dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan
prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan
kesatuan bangsa.
2. Pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum
yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama
bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak
produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk
peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
secara nasional.
3. Mengembangkan
sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku,
agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat
komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk
meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan.
5. Meningkatkan
peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik
sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan
pulau kosong.
Kehidupan ekonomi
1. Wilayah
nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa,
wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang
besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu,
implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor
pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
2. Pembangunan
ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab
itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan
ekonomi.
3. Pembangunan
ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas
kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.
Tantangan
Implementasi Wawasan Nusantara dengan adanya era baru kapitalisme
Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kapitalisme, yaitu suatu paham yang di
yakinin bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh suatu keuntungan
atau laba dari kegiatan ektivitas ekonominya.
Sedangkan kapitalisme
di era baru merupakan suatu paham untuk mendapatkan keuntungan dengan cara
melakukan kegiatan yang mencakup dengan aspek kehidupan dalam masyarakat, secara
individu maupun secara sosialis yang harus dilakukan dengan seimbang agar diera
baru kita dapat mempertahankan demokrasi dan HAM didalam kehidupan sehari-hari.
Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi, berikut
adalah tantangan implementasi wawasan nusantara :
1) Pemberdayaan masyarakat
John Naisbit dalam bukunya Global Paradox menyatakan:
negara
harus dapat memberikan peran sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan
masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi
masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh
negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedangkan untuk negara berkembang
dengan Top Up Planning karena adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga
diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional yang tidak merata
mengakibatkan keterbelakangan dan merupakan ancaman bagi integritas.
2) Dunia Tanpa Batas
A. Perkembangan IPTEK mempengaruhi pola pikir, pola
sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas SDM merupakan
tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.
B. Kenichi Omahe dalam bukunya Bordeless Word
dan The End of Nation State menyatakan: dalam perkembangan masyarakat global,
batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap,
namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan
global yang berupa informasi dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat
menghadapai kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah
pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia
tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan nusantara.
3) Era Baru
Kapitalisme :
A. Sloan dan Zureker dalam bukunya Dictionary of
economics menyatakan kapitalisme adalah suatu sitem ekonomi yang didasarkan
atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk
mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk ikut serta dalam
aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan
sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Di era baru kapitalisme,
sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan
aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat
sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.
B. Lester Thurow dalam bukunya The Future of
Capitalism menyatakan: untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus
membuat strategi baru yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham
sosialis. Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka
mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang
dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi.
4) Kesadaran Warga
Negara
A. Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban
Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan
kewajiban dapat dibedakan namun, tidak dapat dipisahkan.
B. Kesadaran bela negara, dalam mengisi kekmerdekaan
perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan,
kemiskinan dan kesenjangan sosial, dsb. Dalam perjuangan non fisik, kesadaran
bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.
Sumber : http://megaesa-bloggerceria.blogspot.com/2012/05/tantangan-implementasi-wawasan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar